LOTENG, LOMBOKTODAY.ID — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di daerahnya.
Pesan itu disampaikan saat memulai rangkaian Safari Ramadan melalui pertemuan dengan para Pendamping Desa Berdaya, di Aula Kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (4/3/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menyoroti posisi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih tercatat dalam daftar 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab lambannya penurunan angka kemiskinan adalah kurangnya koordinasi antar pihak.
Ia mengibaratkan upaya penanggulangan kemiskinan seperti sebuah orkestra yang membutuhkan harmoni. “Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering berjalan sendiri-sendiri, atau dalam bahasa Sasak disebut lampak mesak-mesak. Tidak ada orkestrasi yang kuat,” tegas Gubernur Iqbal.
Karena itu, ia meminta para pendamping desa tidak bekerja dari nol, melainkan mengoptimalkan jejaring yang sudah ada di masyarakat seperti kader Posyandu, pendamping PKH, hingga organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya pendekatan personal dalam memahami kondisi warga. Pendamping desa diminta turun langsung melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi keluarga miskin.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak selalu hanya soal penghasilan, tetapi juga bisa dipicu oleh faktor lain seperti: hunian tidak layak, rendahnya akses pendidikan, hingga masalah gizi yang memicu stunting.
Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan masalah yang lebih akurat, sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa strategi penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah perlindungan sosial untuk memastikan keluarga miskin memiliki standar hidup yang layak. Setelah itu, program dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat mandiri secara finansial.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menargetkan setiap keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dapat mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.
Gubernur Iqbal juga menyoroti peluang ekonomi baru dari program nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat menjadi pasar baru bagi petani dan peternak desa.
“Kebutuhan telur kita saja masih 87 persen dipasok dari luar daerah. Ini peluang besar bagi masyarakat desa untuk bangkit secara ekonomi,” ujarnya.
Kegiatan Safari Ramadan tersebut ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah warga di Desa Barebali. Dalam kesempatan itu, Pemprov NTB menyerahkan bantuan kepada anak-anak yang mengalami stunting serta keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni juga dilakukan melalui dukungan BAZNAS NTB.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Barebali, Salbi, mengungkapkan bahwa desa yang dipimpinnya menghadapi tantangan sosial yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 15.519 jiwa, desa tersebut mencatat 84 kasus stunting serta 250 kepala keluarga yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah desa mengusulkan pemekaran wilayah menjadi tiga desa persiapan, yaitu: Barebali Timur, Barebali Barat, Wira Surya.
Usulan tersebut saat ini sedang dalam proses verifikasi di tingkat provinsi. “Kami berharap dukungan Bapak Gubernur agar proses pemekaran ini dapat dipermudah, sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih optimal,” kata Salbi.(Sid)
