MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan arah pembangunan ke depan dengan menekan kemiskinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai fondasi menuju visi besar “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia.”
Komitmen itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya Mataram.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, kemiskinan masih menjadi tantangan utama. Saat ini, lebih dari 10 persen warga NTB masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan sekitar 2 persen tergolong miskin ekstrem.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya.
Pemprov NTB menargetkan nol desa miskin ekstrem pada 2029, tingkat kemiskinan turun ke satu digit.
Strateginya dimulai dari desa sebagai pusat pembangunan. Sebagai langkah konkret, maka pemerintah mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa, dan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi.
Program Desa Berdaya menjadi motor utama, dengan 40 desa prioritas mendapat lebih dari Rp1 miliar per desa, dan sebanyak 257 desa lainnya mendapat intervensi tematik.
Pendekatan yang digunakan adalah bottom-up, memastikan program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Sektor pertanian menunjukkan sinyal positif. Nilai tukar petani meningkat dari 123 menjadi 134, yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun,” ucap Gubernur Iqbal.
Ke depan, NTB akan mengandalkan ketahanan pangan, pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.
Sebagai salah satu daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB juga memperkuat perlindungan menyeluruh, mulai dari sebelum berangkat hingga kembali ke daerah asal.
Program unggulan meliputi skema zero cost keberangkatan, peningkatan skill tenaga kerja, pendampingan usaha pasca-kerja.
Salah satu langkah paling signifikan adalah keputusan Pemprov NTB melunasi seluruh utang daerah sebesar Rp632 miliar.
“Lebih baik memulai dari nol daripada dari minus,” tegas Gubernur Iqbal.
Kini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sekaligus mendorong reformasi birokrasi berbasis sistem talenta, penataan BUMD, penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding finansial.
Menurut Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Musrenbang menjadi ruang strategis menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah.
Forum yang berlangsung 14–16 April 2026 ini menghasilkan strategi program unggulan 2027, 13 indikator makro pembangunan, arah kebijakan RKPD 2027, dan prioritas pendanaan.
Sebanyak 864 usulan dihimpun dari berbagai tahapan perencanaan. Selain itu, Pemprov NTB juga telah mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk 841 desa/kelurahan, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menilai kinerja anggaran NTB sudah cukup baik. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masalah utama yang dihadapi adalah masih adanya tax gap (selisih potensi dan realisasi pajak).
Solusinya pemetaan potensi pajak dan retribusi, dukungan pendampingan dari pemerintah pusat.
Pemerintah menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada APBN dan APBD.
Faktor kunci investasi, ekspor, penguatan UMKM, dan iklim usaha yang kondusif.
“Keberhasilan pembangunan bukan soal besar investasi, tapi sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat paling bawah.”
Menuju NTB Makmur dan Mendunia dengan nol utang daerah, fokus pada desa, strategi berbasis kebutuhan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.
”NTB optimistis melangkah menuju masa depan yang makmur, inklusif, berkelanjutan dan Mendunia,” ujarnya.(Sid)
